Wiranto Instruksikan Aparat Tindaki Tegas Pelanggar Pemilu 2019


Deskripsi singkat: Wiranto yang melihat panasnya keamanan dan kenyamanan nasional pasca pemilu menginstruksikan aparat menindak tegas pelanggar-pelanggar pemilu 2019.

Wiranto Instruksikan Aparat Tindaki Tegas Pelanggar Pemilu 2019

Wiranto, selaku Menkopulhukam, menginstruksikan semua aparat supaya bisa bertindak tegas pada siapa saja yang melanggar pemilu 2019. Kemenpolhukam pasalnya menggelar rapat koordinasi guna membahas beberapa dugaan tindak pidana yang mana terjadi sebelum dan juga saat kampanye pemilu 2019. Wiranto mengatakan dengan tegas bahwa pemerintah akan menindak tegas adanya dugaan pelanggaran hukum itu apabila memenuhi unsur pidana.

Akan Tindak Tegas Pelanggar Pemilu 2019

“Hari ini kami melakukan suatu rapat koordinasi untuk menegaskan mana-mana yang sudah melanggar hukum harus ditertibkan. Tidak perlu kita ragu lagi,” ungkap Wiranto ketika membuka rakor di Kantor Kemenpolhukam di Jakarta pada hari Senin (6/5) dilansir dari CNN Indonesia.

Ia juga membeberkan pihaknya sudah mencatat ada pelanggaran pemilu yang terjadi di dunia maya dan juga di dunia nyata. Ia pun menyatakan pelanggaran pemilu sudah terjadi di dalam togel sgp media sosial dan beberapa aksi yang melibatkan banyak sekali pihak.

Terkait dengan catatan itu, ia mengaku bahwa ia sudah mengingatkan dari awal bahwa pelanggaran itu harus ditindak dengan tegas.

Polri, TNI, Kementerian Hukum dan HAM sampai dengan Kejaksaan Agung, katanya, tak akan menoleransi aksi-aksi yang diklasifikasikan sebagai pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban dan juga keamanan nasional. “Itu sudah saya tekankan ya beberapa bulan lalu dan saat ini kami akan bahas mana-mana saja yang sudah masuk ke kategori itu,” tegas mantan Panglima ABRI (yang sekarang TNI) itu.

Lebih lanjut lagi, Wiranto menyampaikan ketegasan yang dilakukan pemerintah sekarang ini demi kepentingan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan. Ia sendiri mengklaim bahwa pemerintah tak ingin masyarakat terganggung dengan berbagai tindakan yang menodai kesucian bulan Ramadhan.

Sudah Banyak Hal yang Mengancam Keamanan Nasional

“Kita sudah banyak melihat di sekitar kita ini banyak hal yang sudah membuat masyarakat menjadi tidak nyaman. Ada hinaan, cacian, makian, ancaman dan juga hasutan yang nyata-nyata telah mengarah pada sesuatu yang membuat keamanan nasional, kenyamanan masyarakat dan juga kegiatan dalam pemilu menjadi terganggu,” ungkap Wiranto lagi.

Di sisi yang lainnya,  ia menyampaikan bahwa tindakan yang pemerintah lakukan sekarang ini adalah peringatan pada pihak-pihak yang sudah bertindak di luar ketentuan hukum. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang mesti dipatuhi oleh semua pihak. “Jangan seenaknya di negeri ini, membuat sesuatu yang justru malah menabrak hukum dan mengganggu ketertiban dan keamanan nasional,” pungkasnya.

Ia juga menyatakan bahwa ada pihak yang berencana untuk mengadu domba Polri dan TNI. Hasutan-hasutan dan usaha mengadu domba seperti ini lah yang harus ditindaki dengan tegas. Memang ia tak menyebutkan nama, namun ia mengatakan pihak tersebut membangun isu bahwa ada 70% TNI bisa dipengaruhi untuk melakukan langkah-langkah inkonstitusional.

“Saya mendengarkan bahwa ada pihak tertentu yang mengatakan bahwa atau pihak tertentu yang sudah mencoba untuk mengadu domba antara tantara atau militer dengan polisi, ada. Mengatakan bahwa ada 70% TNI sudah dapat dipengaruhi untuk berpihak pada langkah-langkah inkonstitusional,” imbuhnya dalam pembukaan rapat koordinasi yang diselenggarakan hari Senin (6/5) di Kantor Kemenpolhukam, Jakarta.

Ia menegaskan bahwa isu 70% TNI dapat dipengaruhi itu adalah hoaks. Ia mengatakan pernyataan itu tak mempunyai dasar dan bisa merugikan TNI serta Polri. Ia mengimbau pihak yang melontarkan hoaks itu membuktikan tuduhan yang telah dilayangkannya.

Menperin Boleh Menjadi Ketua Golkar Karena Bisa Buka Jalan Partai Lainnya


Satu pertanyaan muncul untuk Presiden Jokowi sekarang ini setelah ada ketua partai yang merangkap jabatan di kepresidenan. Kalau merangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai disebut tak akan mempengaruhi kinerja, lalu kenapa dulu Presiden Jokowi meminta para menteri mundur dari kepengurusan partai mereka?

Kebijakan Berbeda?

Misalnya saja, Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, tetap saja dipertahankan oleh Presiden Jokowi meskipun ia sekarang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Padahal di masa kampanyenya dan juga awal kepemimpinan Jokowi, ia meminta agar semua menteri fokus pada tugasnya di cabinet dan diminta untuk mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Wiranto adalah contohnya. Ia yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura harus mundur dari jabatan itu demi menjadi seorang menteri.

Rahimah Abdulrahim, pakar politik dari The Habibie Centre, mengatakan bahwa ketidakkonsistennya keputusan Result sgp yang dibuat Jokowi itu bisa mendorong partai-partai yang lainnya menuntut hak yang sama juga dan juga memilih pengurus partai dari jajaran menteri.

“Ini seolah akan membuka jalan, membuka kesempatan agar terjadi. Makanya seharusnya perlakukan itu sama buat semuanya, bukan hanya untuk satu partai saja,” ungkapnya.

PDIP diberitakan bakal meminta kadernya yang menjadi menteri bisa aktif mengurus partai. Sebelumnya, Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, terpilih mnejadi pengurus PDIP namun demi ketentuan tak boleh merangkap jabatan, ia akhirnya non aktif dari pengurus partai.

Sementara itu, Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamananm yang tadinya menjadi Ketua Umum Partai Hanura dan mundur, menepis adanya kemungkinan demikian. “Tidak, saya kan sudah bicara bahwa saya tidak akan memimpin partai lagi,” ungkapnya saat ditanyai perihal ini.

Partai Nasdem yang mana kadernya sempat mundur dari kepengurusannya akibat ditunjuk sebagai menteri juga tak akan meminta kader-kadernya untuk kembali lagi menjadi pengurus partai. Hal ini disampaikan oleh Johnny Plate, Sekretaris Jenderal Nasdem. “Nasdem konsisten dan juga berkomitmen soal janji politiknya. Menteri-menteri yang membantu presiden utnuk melayani presiden secara purna waktu. Partai yang lainnya ya terserah dengan pertimbangannya, namun kami minta cabinet yang efektif dan juga yang berjalan dengan baik,” ujarnya.

Implikasi Merangkap Jabatan

Akan tetapi sejumlah media memberitakan bahwasanya partai seperti misalnya PDI-P bakal mempertimbangkan kadernya untuk memegang posisi di partai. Rahimah selaku pakar politik mengatakan bahwa rangkap jabatan bakal menimbulkan kesulitan dalam upaya mendorong akuntabilitas dari pemegang jabatan.

“Isu-isu akuntabilitas susah kan kalau dia merangkap. Kita tak akan pernah tahu kepentingannya adalah untuk jabatan yang diberikan kepadanya sebagai amanah atay ia akan mengedepankan partainya,” ungkapnya.

Pengamat politik yang lainnya dari Pusat Kajian Politik UI yakni Sri Budi Eko Wardani mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan keputusan dari Presiden Jokowi karena bisa saja mempengaruhi kinerja kabinetnya. Ia merujuk secara khusus pada rangkap jabatannya Airlangga Hartarto.

“Ini posisinya Menteri di jabatan yang sangat strategis yakni di Menteri Perindustrian. Ini kan ya sektor ekonomi yang mana sangat penting sehingga membutuhkan fokus dalam pekerjaannya. Ini yang sangat penting untuk diawasi oleh public,” paparnya. Selain itu posisi Airlangga juga sangat rawan dengan kepentingan tumpang tindih.

Selain Airlangga, menteri yang merangkap jabatan adalah Idrus Marham, Menteri Sosial yang menggantikan Khofifah. Ia merangkap jabatan sebagai Sekjen Golkar. Saat ini ada 18 kader partai yang mana menjabat juga sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri.