Prabowo Bertemu Megawati: Gerindra Gabung Koalisi?


Setelah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, beberapa pengamat akhirnya menilai bahwa yang paling mungkin terjadi ada opsi kohabitasi atau yang sering sekali disebut sebagai politik ‘kumpul kebo.’ Maksudnya adalah masuk ke dalam koalisi pemerintahan namun tetap berperan sebagai pihak oposisi juga.

Akan Ada Politik ‘Kumpul Kebo?’

Apabila dibandingkan dengan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang secara terang-terangan menyatakan diri sebagai opsisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, Gerindra malahan dipandang lebih ragu-ragu dalam menyatakan di mana sikap dan posisinya sekarang ini.

Salah seorang pengamat politik dari LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Aisah Putri Budiatri, mengatakan, “Saya rasa posisi ragu itu mau mencari peluang. Peluangnya bisa sangat bergangung dengan negosiasi beberapa hari belakangan ini dan ke depannya.”

Ia sendiri meyakini bahwa pertemuan antara Prabowo dan Megawati yang dihelat pada hari Rabu, 24 Juli 2019 kemarin berisi soal negosiasi politik, tidak hanya silaturahim perdana kedua tokoh bursa togel online terbaik setelah adanya pemilihan Presiden 2019 lalu. Megawati dan juga Prabowo memang lah sempat berbicara berdua saja dalam pertemuan tertutup untuk media itu, setidaknya begitu lah yang disampaikan oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

Tapi Hasto sendiri mengatakan bahwa ia takt ahu persis apa isi pembicaraan keduanya. Selepas pertemuan tersebut, Megawati pasalnya menyiratkan adanya pembicaraan yang terkait soal pemerintahan mendatang. “Tapi saya bilang (pada Prabowo) bahwasanya semuanya adalah keputusan nanti presiden terpilih. Karena pada beliau lah sebenarnya hak prerogative itu ada, bukan pada saya. Kalau menyampaikan usul saran saya bisa sampaikan,” imbuhnya.

Adakah Peluang Untuk Gerindra? 

Menurut Aisah sendiri, Gerindra mempunyai opsi sebagai oposisi murni atau pun masuk sepenuhnya ke dalam koalisi Jokowi, walaupun kemungkinannya kecil. Tapi ia menyebutkan bahwa ada opsi ketiga yang mana paling mungkin dilakukan oleh Gerindra. Opsi itu adalah kohabitat atau yang sering disebut dengan ‘politik kumpul kebo’ di mana Gerindra masuk ked alam koalisi, namun juga bertindak sebagai oposisi.

Ia menjelaskan lebih jauh bahwa istilah kohabitat ini sudah sering sekali dipakai negara semipresidensial di mana presiden dan juga sang perdana Menteri datang dari partai yang tak menguasai mayoritas parlemen. Kemudian terbentuk lah sebuah koalisi yang mana diisi oleh partai oposisi, sebagaimana yang berlaku juga di beberapa negara misalnya di Polandia, Perancis, dan Finlandia.

Dalam skema yang seperti ini, maka kader-kader Gerindra bisa diberikan posisi strategis dalam pemerintahan Jokowi atau posisi politik, seperti misalnya Ketua MPR (Majelis Permusyawarahan Rakyat). Setidaknya begitu lah prediksi Aisah.

“Jabatan-jabatan penting ini bisa memberikan track record pada kinerja politiknya selama 5 tahun ke depan dan ini bisa jadi bekal (Gerindra) untuk Pemilu 2024 nanti,” sambungnya. Ia juga menilai bahwa posisi ini lebih menjanjikan ketimbang jadi oposisi murni.

“Posisi oposisi nggak akan selalu menguntungkan partai politik karena ketika ia jadi oposisi, ia tak akan punya pengaruh langsung pada pembuatan kebijakan dan juga program-program yang mana berdampak langsung ke public,” ucapnya lagi menegaskan.

Di sisi lainnya, pemerintahan Jokowi, menurut Aisah bakal teruntungkan karena Gerindra ini memiliki suara paling banyak kedua di parlemen dan juga mempunyai basis pendukung yang sangat kuat. Hal itu tentu saja akan membuat pemerintahan bisa berjalan dengan jauh lebih efektif. Pembahasan anggaran di parlemen juga bisa jadi lebih mudah.