Menperin Boleh Menjadi Ketua Golkar Karena Bisa Buka Jalan Partai Lainnya


Satu pertanyaan muncul untuk Presiden Jokowi sekarang ini setelah ada ketua partai yang merangkap jabatan di kepresidenan. Kalau merangkap jabatan menteri sebagai pengurus partai disebut tak akan mempengaruhi kinerja, lalu kenapa dulu Presiden Jokowi meminta para menteri mundur dari kepengurusan partai mereka?

Kebijakan Berbeda?

Misalnya saja, Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian, tetap saja dipertahankan oleh Presiden Jokowi meskipun ia sekarang merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Padahal di masa kampanyenya dan juga awal kepemimpinan Jokowi, ia meminta agar semua menteri fokus pada tugasnya di cabinet dan diminta untuk mengundurkan diri dari kepengurusan partai. Wiranto adalah contohnya. Ia yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura harus mundur dari jabatan itu demi menjadi seorang menteri.

Rahimah Abdulrahim, pakar politik dari The Habibie Centre, mengatakan bahwa ketidakkonsistennya keputusan Result sgp yang dibuat Jokowi itu bisa mendorong partai-partai yang lainnya menuntut hak yang sama juga dan juga memilih pengurus partai dari jajaran menteri.

“Ini seolah akan membuka jalan, membuka kesempatan agar terjadi. Makanya seharusnya perlakukan itu sama buat semuanya, bukan hanya untuk satu partai saja,” ungkapnya.

PDIP diberitakan bakal meminta kadernya yang menjadi menteri bisa aktif mengurus partai. Sebelumnya, Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, terpilih mnejadi pengurus PDIP namun demi ketentuan tak boleh merangkap jabatan, ia akhirnya non aktif dari pengurus partai.

Sementara itu, Wiranto, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamananm yang tadinya menjadi Ketua Umum Partai Hanura dan mundur, menepis adanya kemungkinan demikian. “Tidak, saya kan sudah bicara bahwa saya tidak akan memimpin partai lagi,” ungkapnya saat ditanyai perihal ini.

Partai Nasdem yang mana kadernya sempat mundur dari kepengurusannya akibat ditunjuk sebagai menteri juga tak akan meminta kader-kadernya untuk kembali lagi menjadi pengurus partai. Hal ini disampaikan oleh Johnny Plate, Sekretaris Jenderal Nasdem. “Nasdem konsisten dan juga berkomitmen soal janji politiknya. Menteri-menteri yang membantu presiden utnuk melayani presiden secara purna waktu. Partai yang lainnya ya terserah dengan pertimbangannya, namun kami minta cabinet yang efektif dan juga yang berjalan dengan baik,” ujarnya.

Implikasi Merangkap Jabatan

Akan tetapi sejumlah media memberitakan bahwasanya partai seperti misalnya PDI-P bakal mempertimbangkan kadernya untuk memegang posisi di partai. Rahimah selaku pakar politik mengatakan bahwa rangkap jabatan bakal menimbulkan kesulitan dalam upaya mendorong akuntabilitas dari pemegang jabatan.

“Isu-isu akuntabilitas susah kan kalau dia merangkap. Kita tak akan pernah tahu kepentingannya adalah untuk jabatan yang diberikan kepadanya sebagai amanah atay ia akan mengedepankan partainya,” ungkapnya.

Pengamat politik yang lainnya dari Pusat Kajian Politik UI yakni Sri Budi Eko Wardani mengatakan bahwa ia sangat menyayangkan keputusan dari Presiden Jokowi karena bisa saja mempengaruhi kinerja kabinetnya. Ia merujuk secara khusus pada rangkap jabatannya Airlangga Hartarto.

“Ini posisinya Menteri di jabatan yang sangat strategis yakni di Menteri Perindustrian. Ini kan ya sektor ekonomi yang mana sangat penting sehingga membutuhkan fokus dalam pekerjaannya. Ini yang sangat penting untuk diawasi oleh public,” paparnya. Selain itu posisi Airlangga juga sangat rawan dengan kepentingan tumpang tindih.

Selain Airlangga, menteri yang merangkap jabatan adalah Idrus Marham, Menteri Sosial yang menggantikan Khofifah. Ia merangkap jabatan sebagai Sekjen Golkar. Saat ini ada 18 kader partai yang mana menjabat juga sebagai menteri dan pejabat setingkat menteri.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *